PASAL 28 OF UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

ENGLISH	BAHASA
Legal protection for minors by the state in Indonesia is a constitutional obligation based on Article 28B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to protection from violence and discrimination.	Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur oleh negara di Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang berlandaskan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
The main pillars of the legal child protection system guaranteed by the state are as follows:	Berikut adalah pilar-pilar utama sistem perlindungan hukum anak yang dijamin oleh negara:
1. Main Legal Framework Law No. 35 of 2014 (Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection): Governs children's rights, the obligations of parents and the state, as well as severe criminal sanctions for perpetrators of crimes against children (including physical, psychological, and sexual violence). Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System (SPPA): Governs legal procedures when a child comes into contact with the law as a perpetrator, victim, or witness. Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS): Provides extra protection and comprehensive recovery for child victims of sexual crimes.	1. Payung Hukum Utama UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak): Mengatur hak-hak anak, kewajiban orang tua dan negara, serta sanksi pidana berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak (termasuk kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual). UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Mengatur tata cara penanganan hukum apabila anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Memberikan perlindungan ekstra dan pemulihan komprehensif bagi anak korban kejahatan seksual.
2. Specific Forms of Protection by the State The state provides special protection to children in specific situations through handling policies and facilities: Child Victims of Crime & Violence Legal Aid & Assistance: The state is obligated to provide free legal aid, psychological support, and professional social workers throughout the legal process. Identity Protection: The child's identity (name, face, school, address) must be kept confidential by public media and law enforcement officials. Restitution & Rehabilitation: The right to compensation (restitution) from the perpetrator and medical/social rehabilitation state-funded or facilitated by the state. Children in Conflict with the Law (ABH / Perpetrators) Restorative Justice & Diversion Principles: Diverting the settlement of criminal cases from formal court processes to out-of-court processes to achieve peace and rehabilitation. Age Limits for Criminal Responsibility: Under 12 years old: Cannot be criminally prosecuted. If an offense is committed, resolution is handled by returning the child to parents or through social rehabilitation for up to 6 months. Ages 12–18: Can be legally processed, but imprisonment is a last resort (ultimum remedium) with sentences capped at half of the maximum adult penalty. Separation of Detention: Children must not be detained in adult correctional facilities, but in Special Child Rehabilitation Centers (LPKA) or Temporary Child Detention Centers (LPAS). Children in Emergency & Exploitation Situations The state is required to provide emergency assistance for child victims of disasters, displacement, social conflicts, as well as economic/child labor exploitation.	2. Bentuk Perlindungan Khusus oleh Negara Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu melalui kebijakan dan fasilitas penanganan: Anak Korban Kejahatan & Kekerasan Bantuan Hukum & Pendampingan: Negara wajib menyediakan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (gratis), pendampingan psikologis, serta pekerja sosial profesional selama proses hukum berlangsung. Perlindungan Identitas: Identitas anak (nama, wajah, sekolah, alamat) wajib dirahasiakan oleh media publik dan aparat penegak hukum. Restitusi & Rehabilitasi: Hak atas ganti rugi (restitusi) dari pelaku dan rehabilitasi medis/sosial yang ditanggung atau difasilitasi oleh negara. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH / Pelaku) Prinsip Keadilan Restoratif & Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal ke proses luar peradilan untuk mencapai perdamaian dan pemulihan. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana: Di bawah 12 tahun: Tidak dapat dipidana. Jika melakukan pelanggaran, penyelesaian dilakukan melalui pengembalian ke orang tua atau pembinaan sosial maksimal 6 bulan. Usia 12–18 tahun: Dapat diproseshukum, namun pemenjaraan adalah upaya terakhir (ultimum remedium) dan jangka waktunya separuh dari ancaman pidana orang dewasa. Pemisahan Penahanan: Anak tidak boleh ditahan di rumah tahanan dewasa, melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau LPAS. Anak dalam Situasi Darurat & Eksploitasi Negara wajib memberikan bantuan darurat bagi anak korban bencana, pengungsian, kerusuhan, serta eksploitasi ekonomi/tenaga kerja anak.
3. Implementing & Oversight Institutions To ensure protection works effectively in the field, the state has established several specialized institutions: Institution Role & Function Ministry of PPPA Formulates national child protection policies and coordinates across sectors. KPAI (Indonesian Child Protection Commission) Monitors the implementation of child protection, receives complaints, and provides policy recommendations to the government. UPTD PPA / UPT PPA Regional technical units providing direct services (complaints, legal, medical, and psychological support). Polri PPA Unit Specialized police unit handling criminal investigations involving women and children.	3. Lembaga Penyelenggara & Pengawasan Untuk memastikan perlindungan berjalan di lapangan, negara membentuk beberapa lembaga khusus: Lembaga Peran & Fungsi Kementerian PPPA Merumuskan kebijakan nasional perlindungan anak dan koordinasi lintas sektor. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, menerima aduan, serta memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah. UPTD PPA / UPT PPA Unit teknis di tingkat daerah yang memberikan layanan langsung (pengaduan, pendampingan hukum, medis, dan psikologis). Unit PPA Polri Unit khusus di kepolisian yang menangani pemeriksaan kasus kekerasan/kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
4. Fundamental Children's Rights Declared by the State The state guarantees four fundamental principles of children's rights in accordance with the ratification of the Convention on the Rights of the Child: Non-discrimination: Applies to all children regardless of ethnicity, religion, or social status. Best interests of the child: Serves as a primary consideration in all legal decisions. Right to life, survival, and development. Respect for the views of the child: The child's voice is listened to in court proceedings or decisions affecting them.	4. Hak-Hak Dasar Anak yang Dideklarasikan Negara Negara menjamin empat prinsip dasar hak anak sesuai ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak: Non-diskriminasi: Berlaku untuk seluruh anak tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Kepentingan terbaik bagi anak (Best interests of the child): Menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum. Hak untuk hidup, berkembang, dan kelangsungan hidup. Penghargaan terhadap pendapat anak: Suara anak didengar dalam peradilan atau pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.